Pelanggaran Ketentuan Perijinan Pajak Reklame di Bali

Bali yang telah dikenal sebagai pusat pariwisata baik lokal maupun internasional merupakan lahan subur bagi para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang ditawarkannya, oleh karena itu izin merupakan hal yang penting guna menciptakan kondisi yang nyaman, tentram dan bersih dari reklame-reklame yang akan dipasang.

Peraturan mengenai penyelenggara reklame sudah diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Reklame Di Kota Denpasar. Tetapi dalam peraturan tersebut terlihat kurang tegas mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sehingga pelanggaran sering terjadi.

Dalam hal kewenangan terhadap penyelenggaraan  Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame Di Kota Denpasar, Bali, pemerintah selain menjadi pembuat izin diwajibkan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan yang telah dibuat tersebut antara lain melalui sosialisasi dan juga menyediakan layanan publik yang biasa memberikan informasi kapanpun dan dimanapun.

Akan tetapi sering kali ketentuan izin perolehan pajak iklan untuk reklame seperti; Billboard, Spanduk, Umbul-umbul, Baliho dan sebagainya tersebut diacuhkan sehingga dalam pemasangannya dilakukan dengan sembarangan. Banyak perusahaan yang mengabaikan hal tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame semakin sering terjadi.

Pelanggaran penyelenggaraan reklame yang sering di Kota Denpasar menurut DKP Kota Denpasar, Bali ada dua yaitu :

  1. Pelanggaran yang sifatnya insidentil berupa pelanggaran dimana masa berlakunya reklame tersebut telah lewat dan ketika memasang kembali reklame tersebut tidak melapor pada DKP Kota Denpasar.
  2. Pelanggaran yang sifatnya tetap atau yang sering terjadi berupa ketika pemasang reklame memasang reklame terlebih dahulu tetapi belum melapor kepada DKP Kota Denpasar dan setelah adanya teguran barulah pemohon mengajukan laporannya.

Dijelaskan oleh DKP pelanggaran itu terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku di Kota Denpasar tapi selain itu juga ada yang disebabkan oleh kesengajaan atau kenakalan para pelaku reklame.

Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Reklame Di Kota Denpasar terlihat adanya kekosongan norma (Leemten in Het recht) dalam hal pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran. Dalam peraturan tersebut sesungguhnya penyelenggara reklame hanya diberi hak dan kewajiban serta larangan. Tidak ada sanksi tegas yang mengatur apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan dalam penyelenggaraan reklame tersebut. Tindakan yang dilakukan hanya berupa Penertiban yang dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame.

Penindakan terhadap pelaku pelanggaran penyelenggaraan reklame dirasa kurang tegas dikarenakan penindakan hanya sebatas penertiban melalui pembongkaran sehingga pelanggaran dapat dilakukan kembali. pemberian sanksi pidana dirasa perlu dalam peraturan yang dibuat mengenai penyelenggaraan reklame untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

26
Nov
2013
26
Nov
2013