Tumpek Krulut :
Ekstensi Instrumen Cinta Kasih dan Rekayasa Kebijakan Publik

Transformasi makna sosial dan intervensi institusional yang paling menonjol dan memicu diskursus luas terjadi pada perayaan Tumpek Krulut, yang tiba setiap Saniscara Kliwon Wuku Krulut. Berdasarkan parameter doktrinal klasik yang terekam dalam Lontar Sundarigama, esensi dari hari ini adalah peruntukan waktu untuk menyucikan seperangkat instrumen tetangguran atau gamelan (alat musik tradisional Bali), memuja manifestasi Ida Sang Hyang Widhi sebagai Sang Hyang Iswara atau Dewa Kawiswara. Filosofinya berpijak pada kesadaran estetika bahwa keindahan susunan frekuensi nada dan tabuh gamelan memiliki daya magis yang ampuh untuk mengharmonisasikan jiwa manusia dan menenangkan ritme alam semesta.

Akar kata krulut juga sejak lama memiliki pertalian makna secara linguistik dan semantik dengan kata lulut, yang dalam bahasa Bali Kuno memancarkan arti ikatan kasih sayang, empati yang mendalam, kegembiraan, dan kebahagiaan kolektif.

Pergeseran makna ini mengalami akselerasi yang luar biasa ketika ia bersinggungan langsung dengan rekayasa kultural yang bersifat top-down dari otoritas kekuasaan. Pemerintah provinsi Bali secara resmi mendeklarasikan dan melembagakan Tumpek Krulut sebagai Rahina Tresna Asih atau Hari Kasih Sayang Dresta (versi) Bali. Deklarasi ini, yang direalisasikan melalui instrumen hukum berupa Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 dan Instruksi Gubernur Nomor 08 Tahun 2022/2023, secara gamblang memposisikan Tumpek Krulut sebagai jawaban tandingan lokal dan substitusi kultural terhadap perayaan budaya populer Barat, Valentine’s Day.

Melalui payung kebijakan ini, objek dan lokus perayaan mengalami ekspansi yang tak terbayangkan sebelumnya. Tumpek Krulut tidak lagi sekadar ritual menyucikan alat musik yang terisolasi di bale banjar atau sanggah keluarga oleh sekelompok penabuh seni. Ia dirancang menjadi sebuah gerakan sosial filantropis yang terstruktur. Segenap aparatur sipil negara, institusi pendidikan negeri, dan elemen masyarakat sipil diinstruksikan untuk mempraktikkan kasih sayang secara sekala (tindakan nyata duniawi) dan komunal, diiringi oleh persembahyangan bersama (niskala).

Wujud nyatanya meliputi aksi pembagian paket sembako kepada kelompok rentan dan panti asuhan, kunjungan ke rumah lansia, program traktir kopi bagi generasi muda di kedai-kedai kekinian, kampanye edukatif anti-perundungan (anti-bullying) di sekolah menengah, hingga sekadar menghabiskan waktu berkualitas memelihara keharmonisan rumah tangga.

Fenomena ini merefleksikan sebuah pengerahan kecerdasan sosiopolitik dari penguasa lokal yang berupaya meredam arus hegemoni kebudayaan global dengan merevitalisasi dan memobilisasi kapital kultural yang diwarisi dari nenek moyang. Dengan kata lain, pemerintah sedang melakukan proses nasionalisasi atau lokalisasi terhadap rasa kasih sayang.

Namun demikian, intervensi dan birokratisasi ritual keagamaan ini juga memantik perdebatan dialektis di kalangan pemerhati sosiologi budaya. Ketika sebuah ekspresi kasih sayang diwajibkan melalui surat instruksi dari negara, terdapat risiko potensial bahwa ritus agama tersebut akan terdegradasi menjadi sekadar proyek birokratis untuk unjuk kinerja, pamer kepatuhan pada atasan, atau berhenti pada pembuatan konten publisitas berbagi kasih di akun media sosial lembaga.

Tantangan sejati yang membentang di hadapan masyarakat Bali adalah memastikan bahwa eforia kelembagaan ini mampu membangkitkan kesadaran welas asih yang organik, murni, tulus, dan menembus sekat-sekat hierarki struktural, bukan kasih sayang yang digerakkan semata-mata oleh roda administrasi.