Perjuangan Masyarakat Bali Menjadi Agama Hindu Dharma


Download Semua Konten PDF – 12 Bulan

Rp 100.000,00

Total: Rp100.000,00


Contoh PDF hasil dari download
Klik disini

  • Donasi untuk download semua konten yang ada di website ini ke versi PDF.
  • Hak akses download berlaku untuk 12 bulan.
  • Konten akan terus ada penambahan, dan anda bebas untuk download konten baru (selama akun aktif).
  • Pastikan menggunakan Email aktif untuk konfirmasi akun.
  • Pembayaran dengan Transfer Bank
  • Aktivasi akun mak. 1×24 jam setelah pembayaran. Mohon melakukan konfirmasi dengan membalas email jika sudah melakukan pembayaran. Tanpa konfirmasi, pihak admin tidak dapat mengetahui jika sudah ada pembayaran.

Pasca-Pengakuan Agama Hindu oleh KARI

Lahirnya Parisada

Pada 7 Oktober 1958 delegasi ini dikirim oleh Pemerintah Daerah Bali untuk memperjuangkan pengakuan agama Hindu oleh KARI tiba di Bali. Mereka memberikan keterangan tentang hasil perjuangannya di Balai Masyarakat Denpasar. Dalam pertemuan itu, Kepala Daerah Bali, Anak Agung Bagus Sutedja menunjuk sebuah panitia yang bertugas mempersiapkan pembentukan sebuah dewan agama Hindu Bali. Dewan agama Hindu Bali direncanakan akan bertugas menampung dan merumuskan segala sesuatu mengenai keagamaan Hindu Bali yang akan dijadikan sebagai bahan-bahan atau saran- saran dalam menjalankan bagian agama Hindu Bali dalam KARI. Dewan ini juga akan membantu serta mendampingi pemerintah dan pejabat-pejabat agama Hindu Bali dalam KARI.

Sidang pesamuhan agung peresmian Hindu Bali Sabha dipimpin oleh ketua panitia persiapan pembentukan dewan agama Hindu Bali, Ida Bagus Mantra. Sidang ini menghasilkan sebuah keputusan, mendirikan suatu dewan (majelis) yang diberi nama Parisada Dharma Hindu Bali.

Pergantian nama Hindu Bali Sabha menjadi Parisada Dharma Hindu Bali merupakan suatu fenomena yang menandakan terjadinya pergeseran dari semangat demokratis ke eksklusivisme. Sabha artinya pertemuan, masyarakat terpandang, atau ruang dewan, sehingga Bali Hindu Sabha sama artinya dengan Dewan Hindu Bali; sedangkan Parisada terdiri dari kata pari dan sada. Pari artinya perihal dan sada artinya selalu, setiap waktu, terus menerus atau ajeg (Zoetmoelder dan Robson, 2000: 917). Dengan demikian, Parisada Dharma Hindu Bali bisa diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keabadian agama Hindu Bali.

Pergantian nama dari Bali Hindu Sabha menjadi Parisada Dharma Hindu Bali bisa dimaknai sebagai suatu bentuk “pertarungan” antara kelompok intelektual organik konservatif melawan yang progresif, antara kelompok yang menganut egaliterisme dengan eksklusivisme. Pada mulanya relasi-relasi kekuasaan ini tidak tampak ke permukaan, karena biarpun berubah nama, namun bentuknya tetap sama. Baik dalam nama lama maupun baru, lembaga itu sama-sama berbentuk sebuah majelis, dewan atau rapat yang mengemban tugas, bukan hanya mempertahankan, tetapi juga mengembangkan agama Hindu Bali. Demikian juga sifatnya, sama-sama mengusung keagamaan Hindu Bali (Anandakusuma, 1966:103).

Politik Kebudayaan

Pada tanggal 17–23 November 1961. PHDI menyelenggarakan pesamuhan agung bertema Dharma Açrama Para Sulinggih dan Para Walaka Hindu Bali di Campuan Ubud. Kongres ini melahirkan suatu keputusan yang disebut Piagem Campuan 1961.

Dalam piagem itu disebutkan ada dua kewajiban utama umat Hindu Bali yaitu dharma agama dan dharma negara. Dharma agama terdiri dari sebelas kewajiban, yaitu, kitab-kitab acuan dalam bertindak, pengadaan asrama pengadyayan atau perguruan tinggi keagamaan, menetapkan segala syarat pendidikan dalam perguruan tinggi keagamaan setelah memperoleh pertimbangan dari Dinas Agama Hindu Bali, mendirikan padmasana dalam setiap pura kahyangan tiga, menetapkan dasar-dasar pengalantaka yang dinyatakan dalam kalender, menetapkan pelaksanaan atiwa-tiwa, tidak membeda- bedakan upacara kematian berdasarkan penyebabnya, cuntaka hanya berlangsung selama tiga hari sesudah upacara pembakaran mayat, pergantian tahun Çaka pada tanggal satu bulan caitra, memperkokoh agama Hindu Bali dengan cara melaksanakan Ciwa Ratri pada prawaning tilem sasih pada bulan ketujuh dan sedapat mungkin dilakukan di kahyangan-kahyangan atau di pura-pura, dan terakhir, para sulinggih dan walaka diharapkan setiap saat memberikan penerangan hasil pesamuhan agung ini dan melakukan dharma sasana (Anandakusuma, 1966:16-17).

Sementara, dalam Dharma Negara Piagem 1961, disebutkan tujuh hal yang wajib dilaksanakan oleh agama (umat) Hindu Bali untuk kepentingan negara, yaitu, mendukung tindakan pemerintah mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia, menyesalkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk pemusnahan peradaban dan pemusnahan makhluk Tuhan, mendesak pihak-pihak yang terkait supaya memperjuangkan pengajaran agama Hindu di sekolah-sekolah, mendesak pemerintah pusat untuk meninjau keberadaan Dinas Agama Otonom Daerah Bali, meminta supaya umat Hindu Bali mempertahankan semangat gotong royong terhadap kahyangan dan tempat persembahyangan umat Hindu Bali lainnya, membenarkan anggota ABRI dan petugas-petugas negara lainnya berpakaian seragam menurut peraturan masing-masing kesatuan saat melakukan persembahyangan di pura, kahyangan, dan tempat-tempat suci lainnya, dan terakhir, memandang perlu penyelenggaraan pesamuhan agung keagamaan secara berkala.


Sumber  Naskah Oleh:

Nyoman Wijaya

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana


 

DAFTAR PUSTAKA

  • Anandakusuma, I.G.R., 1966. Pergolakan Hindu Dharma II Denpasar: Pustaka Balimas.
  • “Anggaran Dasar Panti Agama Hindu Bali,” (Dokumen asli milik Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Alm., fotonya copinya tersimpan di Trisadhanaputra (TSP) Art and Science Writing).
  • “Anggaran Dasar Madjelis Hinduisme,” (Dokumen asli milik Sri Rsi Ananda Kusuma, Alm., foto copinya tersimpan di Trisadhanaputra (TSP) Art and Science Writing, Denpasar).
  • Diantari, Ni Putu, 1990. “Gerakan Pembaruan Hindu: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Intelektual Hindu di Bali Tahun 1925-1958, Skripsi S1, belum dipublikasikan, untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Sejarah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana.
  • Dirgahayu, Ida Bagus “Agama Hindu Bali Terantjam,” Bhakti 10 Nopember ’52, Tahun 1.
  • Gatra, “Samboengan Katerangan B.A. No. 29,” Bali Adnjana, No. 30, Rebo Kliwon 20 October 1926, Tahoen III.
  • Gora Sirikan, 1956. Pulau Bali dalam Masa-Masa yang Lampau, Jilid I, Gianyar: Tanpa Penerbit.
  • Hobart, Mark, 2000. After Culture Anthropology as Radical Metaphysical Critique. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2000.
  • Hobsbown, Eric and Terence Ranger, ed., 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Howe, Leo, 2001. Hinduism & Hierarchy in Bali. New Mexico: School of American Research Press.
  • Holt, Claire, 2000. Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia, terj. R.M. Soedarsono. Bandung: arti.line.
  • Kodhana, I Made. “Notulen dari Congres B.D.L. jang pertama Vergadering tanggal 25 Juli 1937, di Clubhuis Pabean Singaradja,” No. 10, Oktober 1938.
    Komang Candrawati, Ni Luh (Ketua Penyunting), 2005. Kamus Bali –Indonesia. Denpasar: Balai Bahasa Denpasar.
  • “Komentar Peristiwa Daerah: Kegelisahan Dewan Perwakilan Daerah Bali di Sekitar Kantor Urusan Agama Daerah,” Bhakti, No. 7, Tahun II, 1 Maret ’53.
    K.W.N., “Njepi,” Bhāwanāgara, No. 8, Tahoen II.
  • Laclau, E., 1990. New Reflections on The Revolution of Our Time. London: Verso.
  • Lambertus Bakker, Frederik, 1993. The Struggle of the Hindu Balinese Intellectuals: Developments in Modern Hindu Thingking in Independent Indonesia. Amsterdam: VU University Press.
    Manoeaba, I.B. “Pertimbangan Oentoek Kitab Soetji,” Djatajoe, No. 4, 25 November 1937, Th. Ka 2.
  • Merta, “Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Bali 3 Tahun,” Bhakti, No. 24, tahun II, 15 September ’53.
  • “Nasional dan Agama Tidak dapat Dipisahkan,” Bhakti, No. 27, Tahun II, 17 Oktober 1953.
  • “Notulen Verslang (sic) dari Congress PPP di Singaradja pada tanggal 16 s/d 19 Nopember 1949.
  • Pandit Shastri, N. D, 1963. Sejarah Bali Dwipa, Jilid I. Denpasar: Bhuvana Saraswati.
  • Patriot, “Bekerdja Teroes,” Djatajoe, No. 8, 25 Maart 1939, Th. 3. “Reaksi Dari Djakarta: R.I. Berdasarkan Islam Mendjamin Kemerdekaan Agama Dan Kebudajaan Lainnja?,” Bhakti, No.
    3 1 Februari 1954.
  • Redaktur Keliling Kita, “Mendengarkan Tjeramah Keagamaan,” Bhakti, Th. II. 1 September 1953.
  • Sartono Kartodirdjo, et al., 1975. Sejarah Nasional Indonesia, Jilid II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  • “Statuten Anggaran Dasar,” Djatajoe, 25 November 1936, Tahoen ka 1.
  • Stuart-Fox, David J. 1991. “Pura Besakih: Temple-state relations from precolonial to modern times,” dalam H. Geertz State and Society in Bali, Leiden: KITLV.
  • Swellengrebel, J.L. 1960. “Some Religious Problems of Todyas,” Bali: Stuidies in Life, Thought, and Ritual, J.L. Swellengrebel, et al., ed. (Amsterdam: The Royal Tropical Institute.
    “Siang berganti malam,” Djatajoe, 25 Februari 1939, Th. 3.
  • Sugriwa, I Gst. Bgs. “Rasa-tjinta terhadap kesatuan-bangsa,” Damai, No. 3, Tahun ke- I, 17 Mei 1953.
    Vickers, Adrian, 1989. Bali a Paradise Created. California: Periplus. Wedastera Suyasa “Agama Hindu Bali Terancam,” Bhakti, Th. 1, 15
    September 1952.
  • Wijaya, Nyoman, 2007. Serat Salib dalam Lintas Bali: Sejarah Konversi Agama di Bali l931-2001. Denpasar: TSPbooks.
    Zoetmoelder, P.J. dan S.O. Robson, 2000. Kamus Jawa Kuno – Indonesia, terjemahan Darusuprapta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



Beryadnya dengan Sharing

Tak akan Mengurangi Pengetahuan

Baca Juga